fbpx
InternetTeknologi

Tanggapan Facebook, Google, Twitter, dan Instagram Mengenai Permintaan Data Dari Pemerintah Hongkong

Perusahaan aplikasi menolak permintaan dari pemerintah Hongkong mengenai seebuah kebijakan untuk menyerahkan data pengguna aplikasi ke pemerintahan. Perusahaan aplikasi yang dimintai data penggunanya adalah Facebook, Twitter, Google, dan Telegram yang dimana data dari penggunyanya diminta oleh pihak pemerintah Hongkong.

Kebijakan permintaan Hongkong mengenai permintaan data pengguna social media dilakukan setelah adanya penetapan undang-undang keamanan nasional baru yang dikeluarkan oleh tiongkok yang digunakan untuk daerah semi-otonomnya atau Hongkong.

Dikutip dari liputan6.com yang dilansir dari Reuters pada Selasa (7/7/2020), untuk pemili FaceBook,WhatsApp, dan Instagram dalam sebuah pernyataanya mengatakan bahwa pihaknya akan menunda ulasan kepada seluruh layanannya “sambil menunggu penilaian lebih lanjut dari UU keamanan nasional,”. Di Twitter, memberi pemberitahuan bahwa mereka menangguhkan ulasan karena permintaan dari pihak Hongkong. Twitter juga merasa prihatin terhadap adanya masalah ini. Twitter menyebutkan agar perusahaan berkomitmen melindungi pengguna yang memakai layanan kami, termasuk dengan kebebasan mereka.

Sementara dari Google, pihaknya akan menunda ulasan kepada permintaan dari Hongkong agar menghapus konten yang telah di unggah oleh pengguna dari layanannya. Dari pihak google sendiri masih ingin meninjau secara detail terhadap aturan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hongkong.

BACA JUGA  Daftar 25 Aplikasi Yang Telah di Hapus Oleh Google Karena Berdampak Pada Keamanan Akun FaceBook

Pihak Telegram menyebutkan bahwa pihaknya mengerti akan pentingnya melindungi data dari pengguna serta privasi dari pengguna yang berada di Hongkong. “Telegram tak pernah berbagi data apapun kepada otoritas Hongkong di waktu lalu dan tidak berencana untuk memproses permintaan data pengguna di Hongkong, dalam kaitanya dengan perubahan politik di kota ini,’ kata Mike selaku juru bicara seperti yang dilansir dari liputan6.com yang dikutip dari KTLA.

Media sosial sering menetapkan kebijakan tentang pembatasan penggunanya pada unggahan yang dianggap melanggar aturan setempat. Contohnya di Hongkong, pada tahun 2019 yang lalu,Fb membatasi konten yang dilarang pada daerah tersebut sebanyak 394 konten.  Perusahaan dari aplikasi sebenarnya sudah beroperasi lama di Hongkong dan tidak terpengaruh dari kebijakan Tiongkok mengenai pemblokiran.

Pada aturan yang berlaku, platform dan layanan internet mendapatkan kebijakan untuk menghapus sebuah unggahan yang melanggar aturan dan tidak sesuei konstitusi serta unggahan yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Untuk penyedia layanan yang tidak mematuhi aturan baru ini, maka akan mendapatkan sanski berupa denda sebesar 100 ribu dolar Hongkong dan mendapatkan hukuman penjara selama 6 bulan. Sementara untuk pengguna yang mengupload konten yang terlarang diminta untuk segera menghapusnya atau  juga akan dikenai denda dan kurungan selama 1 tahun

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close