fbpx
Home / CORONA UPDATE / Banyak Yang Ngeyel, Kemenhub Perjelas Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19

Banyak Yang Ngeyel, Kemenhub Perjelas Larangan Mudik Saat Pandemi Covid-19

Belakangan ini pemerintah mengeluarkan larangan masyarakat untuk mudik, namun meskipun telah berlangsung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih banyak warga yang ditemui nekad untuk mudik di tengah kondisi seperti ini, hal ini ditemui oleh petugas saat melakukan Operasi Ketupat 2020.

Budi Setiyadi, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali menegaskan bahwasannya mudik tetap dilarang.

“Hal utama yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya secara tegas saya katakan: Mudik Tetap Dilarang! Kami sudah membuat Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat yang didalamnya membahas tugas utama kami, yakni menyediakan sarana atau kendaraannya yang dipastikan hanya memperbolehkan beberapa kendaraan saja berkoperasi karena pada masa pandemi ini dalam satu kendaraan hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas yang ada,” tegas Budi Setiyadi, Sabtu (9/5/2020).

Selain itu, mengenai angkutan moda transportasi harus memenuhi protokol kesehatan dan sudah bebas Covid-19.

Pada Sabtu (9/5/2020), Budi Setiyadi, bersama dengan Korlantas Polri Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, melaksanakan pemantauan bus antar kota antar provinsi provinsi antar provinsi provinsi di Terminal Terpadu Pulogebang.  hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi darat selama masa pandemi.

BACA JUGA  Lagi, Sebab Tak Jujur Meninggalnya Karyawan PT Sampoerna karena Covid-19

Terkait keberangkatan bus, diketahui bahwa saat ini di Jakarta hanya Terminal Terpadu Pulogebang yang dibuka untuk keberangkatan penumpang ke luar kota. Untuk Perusahaan Otobus yang beroperasi, Ahmad Yani selaku Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjelaskan, ada 38 perusahaan yang beroperasi yang hanya melakukan satu trip per harinya.

Selain itu, Budi Setiyadi juga mengatakan bahwa selain dari segi sarana, pihaknya juga mengatur aspek lain seperti prasarana.

“Ya, jadi nantinya tidak semua masyarakat boleh menggunakan kendaraan ini untuk bepergian. Seperti yang sudah saya bahas, mudik tetap dilarang, namun sesuai Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kami memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki kepentingan, jenis kepentingannya seperti tugas negara, maupun tugas dari kantor dengan persyaratan harus mematuhi administrasi yang ada, seperti surat keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan apabila dari kantor, serta surat jalan yang resmi sesuai syarat dari Gugus Tugas,” ujar Dirjen Budi Setiyadi.

Pihak Kemenhub akan bekerjasama dengan Kepolisian guna mengawasi masyarakat jika tidak sesuai dengan administrasi yang ditentukan.  Selain itu, menurutnya Surat Edaran tersebut dapat menjadi panduan bagi pengguna transportasi darat guna mencegah persebaran Covid-19.

BACA JUGA  Bagaimana Terciptanya Mobil Pertama Di Dunia?

Ia juga berharap masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada, seperti menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih.

About syharil

Check Also

Tidak Diketahui Oleh Banyak Pelanggan Tri, Ternyata Inilah Fungsi Dari Poin Bonstri

BonsTri merupakan sebuah program atau even yang mengandalkan sebuah poin yang dikumpulkan dari provider atau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *